Sri Sultan HB X Himbau Kurangi Aktifitas di Ruang Publik

Published by adminc19 on

Sebisa mungkin, masyarakat di DIY harus mengurangi aktivitas di ruang publik atau melibatkan orang banyak. Hal ini adalah salah satu langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk meneka penularan Corona Virus Disease (COVID19). Kegiatan atau agenda yang sudah tersusun yang memiliki kriteria menyangkut hal di atas, sebaiknya ditunda atau diganti menjadi bentuk lainnya.

Hal tersebut merupakan inti dari pemaparan yang disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada saat menggelar konferensi pers kedua di Bale Kenyo, Kompleks Kepatihan, terkait penanggulangan COVID19 di DIY. Pada kesempatan tersebut, Sultan menambahkan, “Ada baiknya, kegiatan rutin seperti Selasa Wage pada Selasa (24/03) mendatang, ditunda pelaksanaannya atau dialihkan menjadi bentuk lain seperti kegiatan bersih desa atau lingkungan masing-masing misalnya dengan kegiatan penyemprotan disinfektan di wilayah tertentu,” ujar Sultan.

Disinggung mengenai tindak lanjut penanganan COVID19, Sultan menekankan kembali pentingnya untuk bahu-membahu membuat orang yang sehat tetap sehat dan yang sakit bisa kembali sehat. Disamping itu, hari ini, Direktur Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) DIY tengah berada di Kementerian Kesehatan RI untuk menandatangani kerjasama terkait dengan pemberian wewenang bagi DIY untuk melakukan uji laboratorium mandiri bagi pasien terindikasi COVID19.

“Dengan adanya perjanjian ini, nantinya DIY sudah bisa melaksanakan uji laboratorium pasien yang terindikasi COVID19 secara mandiri. Sehingga, hasil pemeriksanaan akan lebih cepat didapatkan, tidak perlu menunggu dari pusat,” jelas Sultan.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan DIY drg. Pembayun Setyaning Astuti, M.Kes., mengatakan bahwa selama ini prosedur pemeriksaan harus dilakukan oleh pusat untuk menjaga paten primer dan reagan, dua elemen terstandar World Health Organization (WHO) yang digunakan untuk menentukan status positif atau negatif pasien terindikasi COVID19. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga mutu dan kualitas pemeriksaan. “Setelah perjanjian ini, harapannya DIY akan mendapatkan dua elemen terstandar tersebut, sehingga hasil analisa laboratorium akan semakin cepat diketahui dan kita bisa menentukan tindakan selanjutnya dengan segera,” jelas Pembayun.

Sementara itu, pada agenda tersebut, wilayah DIY belum dapat dikatakan sebagai daerah dengan Kejadian Luar Biasa (KLB). “Yang kita pertimbangkan terkait virus ini tidak hanya dari unsur kesehatan, namun juga sosial budaya, ekonomi, dan juga keamanan” tutur Sultan.

Dalam membuat keputusan dan menindaklanjuti penanganan, DIY akan melibatkan semua elemen tak hanya dari kalangan pejabat pemerintahan, namun juga lingkup yang lebih luas. “Semua kelembagaan akan dilibatkan, jika kemarin hanya Pemda hari ini bisa bersama dengan Kepolisian, TNI, BINDA yg akan melengkapi struktur yang kita bangun dalam tim tersebut,” tambah Sultan.

Mengenai keberlanjutan kegiatan belajar mengajar di tingkat SD/SMP, pimpinan sekolah ke depannya diharapkan bisa duduk bersama agar kebijakan yang dilakukan bisa selaras. “Selain itu, harapan saya, anak-anak SMA/SMK yang akan menyelesaikan ujiannya kita dukung untuk bisa menyelesaikan ujiannya dan tidak terganggu pada masalah-masalah psikologis yang membawa anak-anak tidak bisa berfikir jernih,” tutup Sultan.

Sumber: http://corona.jogjaprov.go.id/

Categories: BERITA